Perlindungan UMKM Lokal: Pemerintah Batasi Pembelian Barang Impor di Platform Online

Selamat pagi teman-teman! Ada info terbaru nih dari Pemerintah Indonesia. Mereka baru saja menetapkan aturan baru yaitu jika membeli barang impor melalui platform belanja online, harus siap merogoh kocek minimal sebesar $100. Hal ini dilakukan pemerintah guna melindungi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di indonesia.

Keputusan ini adalah akhir dari serangkaian regulasi baru yang dirilis oleh Menteri Perdagangan. Konsepnya cukup menarik, mengatur peran media sosial seperti TikTok dalam menjalankan e-commerce.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo turut andil dalam pengambilan keputusan ini. Ini membuktikan pemerintah kita serius mengatasi masalah e-commerce. Diskusi ini bahkan dilaksanakan di Istana Negara.

Menurut Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, konsep utamanya sederhana: barang impor yang diperdagangkan online harus diperlakukan sama dengan barang yang dijual di toko fisik. Tak lupa pula, regulasi tentang perpajakan juga harus dipatuhi. Dalam sebuah konferensi pers, Zulkifli Hasan menegaskan, “Produk makanan impor harus memiliki sertifikat halal, kosmetik impor harus tersertifikasi oleh BPOM, dan electronik impor harus memenuhi standar nasional.”

Selain Zulkifli, hadir juga Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie dan Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki. Mereka memberikan penjelasan tambahan terkait kebijakan ini. Ada batas minimum pembelian untuk produk impor, yaitu $100. Langkah ini diambil untuk mencegah banjirnya produk impor murah dan melindungi industri dalam negeri yang berskala kecil.

Konsep lain yang menarik adalah secara eksplisit, regulasi ini melarang platform media sosial untuk berperan dalam kegiatan e-commerce. Alasannya cukup logis, platform media sosial memiliki sejumlah keuntungan yang dianggap tidak adil dibandingkan platform perdagangan online konvensional. Bentuk keuntungannya beragam, mulai dari jumlah pengguna, wawasan tentang preferensi pengguna, hingga sistem rekomendasi cerdas berbasis algoritma.

Lalu, bagaimana dengan TikTok? Akhir-akhir ini, TikTok menjadi perbincangan karena diduga melakukan kegiatan belanja langsung, atau yang dikenal dengan livestream shopping. Fokus mereka semestinya berada pada bidang media sosial, bukan e-commerce.

Namun, Anggini Setiawan, sebagai perwakilan TikTok Indonesia, menyatakan bahwa mereka akan taat terhadap regulasi dari Menteri Perdagangan. Disisi lain, dia mengakui bahwa banyak pedagang lokal dan kreator konten juga menggantungkan pendapatan mereka dari TikTok Shop.

Jadi, Apa hasilnya? Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi menegaskan bahwa jika TikTok masih terus melakukan kegiatan belanja langsung yang melanggar izin usaha mereka sebagai platform media sosial, Ada kemungkinan mereka dikeluarkan dari Indonesia. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya.